JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) menutup 62 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Penutupan sementara dilakukan karena tidak memenuhi standar penyajian menu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Ada 62 SPPG yang kami tutup sementara karena tidak sesuai di dalam memberikan menu. Ya, baik menu minimalis maupun menu yang kurang baik. Itu 62 SPPG yang selama Ramadhan ini kita tutup dulu sementara,” ungkap Dadan di Gedung Kejagung, Jakarta, Selasa (17/3/2026).
Penutupan dilakukan selama bulan Ramadhan. Hal itu dilakukan sebagai langkah pembinaan terhadap mitra penyelenggara program.
Meski demikian, lanjut Dadan, jumlah tersebut hanya sebagian kecil. Sebab, kita ketahui bahwa saat ini ada total lebih dari 25.000 SPPG yang beroperasi di seluruh Indonesia.
Selain 62 SPPG yang bermasalah karena menyajika menu tidak sesuai standar, BGN juga menutup sementara sejumlah SPPG lain yang belum memenuhi persyaratan administratif. Penutupan sementara dilakukan hingga pengelola SPPG melengkapi kekurangan yang ada, seperti instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan sertifikasi laik higiene sanitasi (SLHS).
“Kita berikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Nanti kalau dia mengulangi lagi pelanggarannya, tidak tertutup kemungkinan untuk ditutup permanen,” katanya.
Dadan juga menegaskan bahwa langkah pengawasan lebih difokuskan pada upaya pencegahan. Bukan pada penindakan hukum.
BGN juga memperkuat pengawasan dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari internal lembaga, audit oleh BPKP, hingga kerja sama dengan Kejaksaan Agung untuk pemantauan hingga tingkat daerah. Sebab, sekitar 93 persen anggaran BGN disalurkan langsung ke daerah melalui SPPG.
“Jadi ini juga sekaligus saya mengingatkan kepada seluruh mitra agar menggunakan uang sesuai dengan SOP yang ada, sesuai juknis yang ada. Jadi digunakan seoptimal mungkin, setransparan mungkin untuk penggunaan program Makan Bergizi Gratis,” tambahnya.
Saat ini, BGN juga membuka kanal pengaduan masyarakat melalui layanan “Sahabat Gizi 127”. Layanan ini beroperasi 24 jam guna menampung laporan terkait pelaksanaan program di lapangan.
“Kami akan terus melakukan evaluasi agar jumlah SPPG yang bermasalah dapat ditekan dan kualitas layanan program MBG semakin meningkat,” tukasnya. ***
