SYIARISLAM.COM, TEHERAN – Iran melontarkan kritik terhadap mekanisme hak asasi manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Amerika Serikat (AS). Teheran menuding mekanisme HAM PBB terkait Iran berupaya menutupi serangan AS-Israel, sementara blokade laut Washington terhadap Iran disebut sebagai bentuk hukuman kolektif terhadap rakyat negara tersebut.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, menuduh mekanisme HAM PBB terkait Iran berupaya melakukan whitewashing atau mengaburkan agresi, kekejaman, dan tindakan koersif sepihak.
Dalam unggahan di platform X, Baghaei menyebut mandat Pelapor Khusus PBB untuk HAM di Iran, Mai Sato, sebagai langkah bermotif politik yang dipaksakan Inggris kepada Dewan HAM PBB.
Ia juga menilai penggunaan mandat tersebut untuk menyalahkan Teheran atas kejahatan yang dituduhkan dilakukan AS dan Israel sebagai tindakan yang menyesatkan.
“Memanfaatkan peran tersebut untuk menyalahkan Teheran atas kejahatan AS dan Israel sangat menyesatkan dan tidak jujur,” demikian inti pernyataan Baghaei.
Pernyataan itu muncul setelah Sato menyampaikan laporannya kepada Majelis Umum PBB. Dalam laporan tersebut, Sato mencatat bahwa tindakan militer AS dan Israel memperburuk penderitaan rakyat Iran.
Namun, laporan itu juga menyoroti penggunaan konflik regional oleh otoritas Teheran untuk meningkatkan tindakan keras terhadap kelompok yang berbeda pendapat, termasuk melalui penangkapan dan eksekusi.
Di tengah ketegangan tersebut, Iran juga mengecam blokade laut yang diberlakukan AS. Duta Besar Iran untuk PBB, Amir-Saeid Iravani, menyebut kebijakan Washington itu melanggar Piagam PBB dan mengancam akses warga sipil terhadap kebutuhan pokok.
Menurut laporan lembaga penyiaran pemerintah Iran, IRIB, Iravani menyampaikan keberatan tersebut dalam sidang Dewan Keamanan PBB. Ia menuding AS dan negara-negara yang mendukungnya bertanggung jawab atas ketidakamanan di Selat Hormuz serta terganggunya pelayaran regional.
Iravani mengatakan blokade laut AS berpotensi menghambat akses masyarakat terhadap pangan, obat-obatan, bahan bakar, dan barang kebutuhan penting lainnya.
Ia juga menyebut kebijakan tersebut sebagai bentuk “hukuman kolektif” terhadap rakyat Iran.
Sementara itu, pemerintah AS menyatakan blokade yang diberlakukannya berjalan efektif. Washington juga mengklaim tidak ada kapal Iran yang berhasil melintasi Selat Hormuz.
Perselisihan mengenai mekanisme HAM PBB, tindakan militer AS-Israel, dan blokade laut tersebut memperlihatkan sejumlah dimensi ketegangan antara Iran dan AS beserta sekutunya. Di satu sisi, Teheran mengecam tindakan militer dan tekanan ekonomi yang dianggap merugikan rakyatnya. Di sisi lain, laporan Pelapor Khusus PBB menyoroti tindakan pemerintah Iran terhadap pihak-pihak yang menyuarakan perbedaan pendapat.
Perbedaan pernyataan dan penilaian tersebut menempatkan situasi HAM di Iran serta keamanan pelayaran di Selat Hormuz sebagai dua isu penting dalam dinamika ketegangan kawasan. (*)
