WASHINGTON — Amerika Serikat (AS) mengancam akan menerapkan sanksi ekonomi paling keras terhadap Iran, di tengah kebuntuan diplomasi untuk mengakhiri perang kedua negara. Washington juga memperingatkan negara-negara yang tetap melakukan transaksi dengan Tehran dapat ikut terkena hukuman ekonomi.
Ancaman tersebut disampaikan Presiden AS Donald Trump setelah upaya diplomatik untuk meredakan konflik Iran-AS menemui jalan buntu. Menteri Keuangan AS Scott Bessent bahkan menyebut rangkaian tekanan ekonomi baru itu dirancang untuk melumpuhkan perekonomian sekaligus menekan pemerintahan Iran.
Trump menyatakan AS akan menjalankan operasi ekonomi yang disebutnya sebagai salah satu tekanan paling menghancurkan terhadap Iran. Ia juga memperingatkan negara mana pun yang memberikan dukungan finansial, bisnis, fasilitas pelabuhan, bandara, maupun layanan lainnya kepada Tehran.
Ancaman itu mencakup berbagai aktivitas yang berkaitan dengan perdagangan minyak Iran, mulai dari penyelundupan minyak, transfer dana, perusahaan perantara, hingga layanan pelayaran.
Bessent mengatakan strategi tersebut akan menggabungkan blokade terhadap Iran dengan sanksi ekonomi yang lebih luas. Ia meminta negara-negara sekutu AS ikut memilih apakah akan mendukung kebijakan isolasi ekonomi terhadap Tehran.
Washington selama ini telah memberlakukan berbagai sanksi terhadap sektor minyak, pelayaran, dan keuangan Iran. AS juga menargetkan perusahaan, broker, serta kapal tanker yang dituding membantu Tehran menjual minyak ke pasar internasional.
Kini, pemerintahan Trump berupaya memperluas tekanan tersebut dengan menjadikan negara atau perusahaan yang masih bertransaksi dengan Iran sebagai sasaran potensial sanksi sekunder.
Iran Ancam Balasan
Iran menolak ancaman sanksi baru tersebut. Kementerian Luar Negeri Iran menyebut kebijakan Washington sebagai bentuk klaim kedaulatan secara ekstrateritorial yang berpotensi merusak prinsip kedaulatan negara dalam sistem internasional.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baghaei mengatakan tidak ada negara yang berhak memaksa bank, perusahaan, maupun bandara di negara lain menghentikan hubungan dagang dengan Iran.
Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi juga menyebut kebijakan sanksi AS akan kembali gagal. Tehran menilai Iran telah menghadapi berbagai bentuk tekanan ekonomi Washington selama beberapa dekade.
Namun, respons Iran tidak berhenti pada penolakan diplomatik. Tehran memperingatkan negara-negara yang bergabung dalam kebijakan ekonomi AS bahwa mereka dapat menghadapi tindakan balasan.
Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran Mohsen Rezaei mengatakan negara yang ikut memberlakukan pembatasan ekonomi terhadap Iran akan dianggap sebagai musuh.
Menurut Rezaei, Iran akan terlebih dahulu menempuh jalur negosiasi. Namun, jika negara yang dituju tetap mengikuti kebijakan Washington, Tehran mengancam akan menyerang kepentingan negara tersebut.
Ancaman itu juga diarahkan kepada negara-negara Teluk. Iran memperingatkan bahwa keterlibatan mereka dalam tekanan ekonomi AS dapat berdampak terhadap arus ekspor energi dari kawasan Teluk.
Selat Hormuz menjadi salah satu titik paling sensitif dalam konflik tersebut. Jalur pelayaran yang berada di antara Iran dan Oman itu merupakan salah satu rute utama perdagangan minyak dan gas dunia.
Sejak perang dimulai pada 28 Februari, Iran telah melancarkan serangan terhadap sejumlah instalasi militer AS, infrastruktur, dan lokasi sipil di kawasan.
Sejumlah fasilitas energi di Qatar, Kuwait, Arab Saudi, Bahrain, dan Uni Emirat Arab (UEA) juga mengalami kerusakan, sebagian besar akibat puing-puing serangan yang berhasil dicegat.
Peneliti Iran dari Clingendael Institute, Hamidreza Azizi, menilai Tehran tampaknya berupaya membangun efek gentar sejak tahap awal dengan memberi sinyal bahwa persiapan serangan sekalipun dapat memicu respons Iran.
Menurut Azizi, doktrin tersebut memperlihatkan dua kecenderungan, yakni tindakan pencegahan sebelum ancaman berkembang dan pembalasan yang lebih besar untuk meningkatkan biaya bagi pihak yang menyerang Iran.
China dan Negara Teluk Berada di Posisi Sulit
Tekanan AS juga menempatkan negara-negara lain pada posisi sulit, terutama negara-negara Teluk yang memiliki hubungan keamanan dengan Washington sekaligus berbagi kedekatan geografis dengan Iran.
China secara terbuka menolak pendekatan sanksi dan tekanan ekonomi sebagai solusi konflik. Beijing menyerukan agar persoalan Iran diselesaikan melalui jalur diplomatik dan politik.
Sementara itu, negara-negara Teluk harus mempertimbangkan risiko ekonomi dan keamanan apabila mengikuti kebijakan AS secara penuh. Mereka juga memiliki kepentingan untuk menjaga stabilitas kawasan dan hubungan perdagangan dengan Iran.
UEA, misalnya, sebelumnya mengumumkan embargo perdagangan terhadap Iran tanpa batas waktu setelah menuduh pasukan Iran menembakkan rudal balistik ke wilayahnya. Tehran membantah tuduhan tersebut.
Sejumlah analis menilai negara-negara Teluk tidak menginginkan keruntuhan pemerintahan Iran karena dapat memicu kekacauan yang lebih besar di kawasan.
Selain faktor geografis, hubungan ekonomi juga membuat upaya isolasi terhadap Iran menghadapi tantangan. China merupakan salah satu pembeli utama minyak Iran dan memiliki sektor perdagangan yang relatif tidak bergantung pada sistem keuangan AS.
Data perusahaan analitik Kpler menunjukkan China membeli sekitar 80 persen minyak Iran yang dikirim melalui jalur laut pada 2025. Aktivitas pemindahan minyak dari kapal ke kapal di sekitar perairan Malaysia juga menunjukkan perdagangan minyak Iran masih berlangsung.
Tekanan terhadap bank-bank besar China yang memproses transaksi Iran bahkan berpotensi memicu respons balik dari Beijing.
Paul Musgrave, profesor pemerintahan di Georgetown University Qatar, menilai upaya Trump akan sulit berjalan efektif tanpa dukungan multilateral, terutama karena China dan Rusia memiliki sejumlah sektor ekonomi yang tidak terlalu bergantung pada sistem keuangan AS.
Rusia juga memiliki hubungan perdagangan dan militer yang semakin erat dengan Iran. Kedua negara selama bertahun-tahun mengembangkan jalur perdagangan yang bertujuan mengurangi ketergantungan terhadap sistem ekonomi Barat.
Hubungan tersebut antara lain terlihat dari kerja sama militer Iran dan Rusia, termasuk penggunaan drone Shahed buatan Iran oleh Rusia dalam perang di Ukraina.
Situasi ini membuat ancaman sanksi baru AS terhadap Iran berpotensi berkembang menjadi persoalan ekonomi dan geopolitik yang lebih luas. Jika negara-negara lain dipaksa memilih antara Washington dan Tehran, tekanan tersebut dapat membuka babak baru dalam persaingan kekuatan global.
