ISLAMABAD – Pemilihan anggota legislatif di wilayah Kashmir yang dikelola Pakistan berlangsung di tengah situasi yang mencekam. Kerusuhan, aksi boikot, hingga bentrokan berdarah mewarnai proses pemungutan suara yang digelar bertahap sejak akhir Juli 2026.
Di Kota Muzaffarabad, ibu kota Kashmir yang dikelola Pakistan, jalan-jalan tampak lengang bahkan sebelum tempat pemungutan suara dibuka pada Ahad (2/8/2026). Selama dua hari sebelumnya, aktivitas masyarakat nyaris lumpuh akibat aksi penutupan kota dan demonstrasi yang terus berlangsung.
Gelombang protes bermula pada 5 Juni 2026 ketika pemerintah melarang Jammu Kashmir Joint Awami Action Committee (JAAC), kelompok masyarakat yang memprotes kenaikan harga kebutuhan pokok serta tata kelola pemerintahan.
Aksi tersebut kemudian berkembang menjadi tuntutan agar 12 kursi parlemen daerah yang diperuntukkan bagi pengungsi Kashmir yang tinggal di wilayah Pakistan dihapuskan.
Seiring meluasnya demonstrasi, aparat keamanan melakukan penangkapan terhadap sejumlah pimpinan JAAC. Kondisi keamanan yang memburuk membuat Komisi Pemilihan Umum membagi pelaksanaan pemilu menjadi tiga tahap.
Tahap pertama digelar di Divisi Mirpur pada 27 Juli, disusul Divisi Muzaffarabad serta 12 daerah pemilihan pengungsi pada Ahad. Sementara Divisi Poonch, basis utama JAAC sekaligus lokasi bentrokan paling mematikan, dijadwalkan menggelar pemungutan suara pada 10 Agustus.
Lebih dari Delapan Pekan Kerusuhan
Pemungutan suara tahap kedua berlangsung di bawah pengamanan ketat aparat kepolisian dan pasukan paramiliter.
Sejak Jumat, pusat-pusat perdagangan, bank, hingga stasiun pengisian bahan bakar ditutup. Layanan transportasi umum juga dihentikan menyusul meluasnya demonstrasi.
Warga dan kelompok hak asasi manusia menyebut jumlah korban tewas telah melampaui 50 orang, termasuk sedikitnya tujuh anggota aparat keamanan. Hingga kini pemerintah belum merilis angka resmi korban jiwa.
Sementara itu, JAAC mengklaim lebih dari 60 warga sipil tewas sejak aksi protes dimulai pada Juni lalu. Organisasi tersebut tidak mengajukan kandidat dalam pemilu dan menyerukan boikot terhadap seluruh proses pemungutan suara.
Di sejumlah titik di Muzaffarabad, kelompok pemuda terlihat berkumpul untuk menyuarakan penolakan terhadap pemilu sekaligus mengkritik elite politik.
“Kami tidak memiliki masalah dengan Pakistan ataupun angkatan bersenjatanya. Kami hanya memperjuangkan hak-hak kami, tetapi justru ditembak,” ujar seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan karena khawatir mendapat tekanan dari aparat.
Warga lainnya, Ahmer Gilani, mengaku memilih tidak menggunakan hak pilih sebagai bentuk protes terhadap tindakan pemerintah terhadap pendukung JAAC.
“Melihat bagaimana pemerintah memperlakukan para demonstran membuat saya kehilangan kepercayaan. Tidak seharusnya sebuah pemerintah menembaki rakyatnya sendiri,” katanya.
Polisi Bantah Tuduhan
Kepala Kepolisian Azad Jammu dan Kashmir, Liaqat Ali Malik, membantah tuduhan bahwa aparat bertanggung jawab atas kematian warga sipil.
Menurutnya, sedikitnya tujuh anggota kepolisian tewas dan lebih dari 200 personel mengalami luka-luka selama kerusuhan berlangsung.
Malik juga menuding sejumlah pendukung JAAC berupaya mengganggu jalannya pemungutan suara dengan merebut perlengkapan pemilu di beberapa lokasi.
Warga Kehilangan Kepercayaan
Bagi sebagian warga Muzaffarabad, pemilu kali ini bukan lagi tentang memilih calon legislatif, melainkan bentuk penolakan terhadap elite politik yang dinilai gagal memenuhi harapan masyarakat.
“Kami tidak ingin mengembalikan para politisi itu ke tampuk kekuasaan. Banyak orang meninggal dan terluka ketika memperjuangkan hak-hak kami,” ujar seorang warga.
Seorang pemilih muda yang semula berencana mencoblos juga mengaku mengurungkan niat setelah melihat korban jiwa terus berjatuhan di Rawalakot, Mirpur, dan Kotli.
“Di mana para calon itu ketika masyarakat sedang kehilangan nyawa?” katanya.
Warga lain bahkan menilai memberikan suara dalam kondisi seperti sekarang sama saja mendukung pihak yang dianggap bertanggung jawab atas penderitaan masyarakat.
Hujan Longsor Ganggu Pemungutan Suara
Tidak semua warga memilih memboikot pemilu. Sebagian tetap menggunakan hak pilihnya, termasuk pendukung Partai Rakyat Pakistan (PPP), yang saat ini memimpin pemerintahan daerah.
Di sisi lain, pemungutan suara di dua daerah pemilihan terpaksa dibatalkan akibat hujan deras dan tanah longsor. Sejumlah warga menuding akses menuju lokasi pemungutan suara juga sempat diputus oleh demonstran JAAC. Pemungutan suara ulang dijadwalkan berlangsung pada Selasa.
PPP turut melaporkan seorang kadernya, Syed Mushtaq Shah, tewas dalam insiden yang diduga melibatkan pendukung Pakistan Muslim League-Nawaz (PML-N). Namun, PML-N membantah tuduhan tersebut dan menyatakan korban meninggal akibat serangan jantung setelah terjadi keributan.
Partisipasi Pemilih Turun
Meski JAAC menyerukan boikot, Komisi Pemilihan mengklaim tingkat partisipasi pemilih mencapai hampir 50 persen. Angka tersebut sedikit lebih tinggi dibandingkan tahap pertama yang mencapai 46 persen, tetapi masih lebih rendah dibandingkan pemilu 2021 dan 2016 yang mencatat partisipasi di atas 60 persen.
Ketua Komisi Pemilihan Ghulam Mustafa Mughal menyebut penyelenggaraan pemilu kali ini menjadi tantangan besar karena situasi keamanan yang tidak kondusif.
Hingga hasil sementara diumumkan, partai berkuasa PML-N meraih 14 dari 18 kursi yang telah dipastikan, sedangkan PPP memperoleh empat kursi.
PPP kemudian menuding terjadi kecurangan dalam proses pemungutan suara. Namun tuduhan tersebut dibantah Komisi Pemilihan yang menilai hasil sementara justru menunjukkan proses berlangsung secara adil.
Perhatian kini tertuju pada Divisi Poonch yang menjadi basis utama JAAC. Wilayah tersebut diperkirakan kembali menjadi pusat demonstrasi menjelang pemungutan suara tahap terakhir pada 10 Agustus mendatang. Sejumlah aksi long march menuju Muzaffarabad juga telah direncanakan dalam beberapa hari ke depan. (*)
