SYIARISLAM.COM – Perceraian tidak selalu membuat mantan istri otomatis mendapatkan seluruh hak finansial dari mantan suami. Dalam hukum keluarga Islam, status nusyuz dapat menjadi faktor penting yang memengaruhi hak atas nafkah setelah perceraian.
Salah satu pedoman yang kerap menjadi rujukan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018. Dalam Rumusan Kamar Agama, Mahkamah Agung menyatakan bahwa dalam perkara cerai gugat, istri dapat diberikan mut’ah dan nafkah idah sepanjang tidak terbukti nusyuz.
Ketentuan ini menjadi penting ketika perceraian terjadi setelah muncul persoalan serius dalam rumah tangga, termasuk dugaan istri tidak menjalankan kewajiban perkawinan atau menjalin hubungan dengan laki-laki lain.
Namun, apakah seorang istri yang berselingkuh otomatis kehilangan hak atas nafkah idah dan mut’ah?
Jawabannya tidak sesederhana itu.
Nusyuz Bukan Sekadar Tuduhan Suami
Dalam hukum keluarga Islam, nusyuz mempunyai konsekuensi terhadap hak-hak tertentu seorang istri. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 152 menyebutkan bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah idah dari bekas suaminya, kecuali ia nusyuz.
Dengan demikian, ketika seorang istri terbukti melakukan nusyuz, hak atas nafkah idah dapat gugur.
Tetapi status tersebut tidak bisa ditentukan hanya berdasarkan tuduhan suami.
Dalam perkara perceraian, fakta mengenai dugaan nusyuz harus diperiksa dan dibuktikan di persidangan. Hakim kemudian menilai apakah perbuatan yang didalilkan memang memenuhi unsur yang relevan dan apa konsekuensi hukumnya.
Ini penting agar istilah nusyuz tidak digunakan secara sembarangan untuk membenarkan penghilangan hak seorang istri.
Apa Saja yang Bisa Dikaitkan dengan Nusyuz?
Dalam kehidupan rumah tangga, persoalan nusyuz dapat berkaitan dengan sikap atau tindakan istri yang tidak menjalankan kewajiban perkawinan sebagaimana mestinya tanpa alasan yang dibenarkan.
Contohnya dapat berupa meninggalkan rumah tanpa alasan yang dibenarkan atau menolak kewajiban tertentu dalam perkawinan tanpa alasan yang sah.
Sementara itu, perselingkuhan merupakan persoalan yang harus dilihat berdasarkan fakta konkretnya.
Jika seorang istri terbukti menjalin hubungan romantis atau hubungan terlarang dengan laki-laki lain, fakta tersebut dapat menjadi bagian penting dalam pemeriksaan perkara. Namun, secara hukum, tidak tepat mengatakan bahwa setiap dugaan perselingkuhan otomatis membuat seorang istri berstatus nusyuz.
Pengadilan tetap harus menilai fakta dan bukti yang diajukan para pihak.
Nafkah Idah Bisa Gugur
Nafkah idah merupakan nafkah yang berkaitan dengan masa idah setelah perceraian.
KHI Pasal 152 memberikan pengecualian secara tegas terhadap bekas istri yang nusyuz. Artinya, ketika seorang istri dinyatakan terbukti nusyuz, hak atas nafkah idah dapat tidak diberikan.
Ketentuan ini sejalan dengan Rumusan Kamar Agama dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 yang menyebut pemberian mut’ah dan nafkah idah dalam perkara cerai gugat sepanjang istri tidak terbukti nusyuz.
Karena itu, status nusyuz dapat menjadi faktor yang sangat menentukan dalam perkara tuntutan nafkah pascaperceraian.
Lantas Bagaimana dengan Mut’ah?
Mut’ah berbeda dengan nafkah idah.
Mut’ah merupakan pemberian yang diberikan kepada bekas istri setelah perceraian sesuai ketentuan hukum yang berlaku. KHI mengatur mut’ah dalam beberapa ketentuan, termasuk Pasal 149, Pasal 158, dan Pasal 159.
Dalam perkara cerai gugat, SEMA No. 3 Tahun 2018 memberikan pedoman bahwa mut’ah dan nafkah idah dapat diberikan sepanjang istri tidak terbukti nusyuz.
Karena itu, ketika seorang istri terbukti nusyuz, hak atas mut’ah juga perlu dilihat berdasarkan jenis perkara dan pertimbangan hakim, bukan semata-mata berdasarkan klaim salah satu pihak.
Dengan kata lain, tidak tepat menyederhanakannya menjadi: “Istri selingkuh, otomatis tidak mendapat mut’ah.”
Yang menentukan adalah fakta yang terbukti dan pertimbangan hukum majelis hakim.
Bagaimana Jika Perselingkuhan Dilakukan Secara Digital?
Perkembangan teknologi membuat perselingkuhan tidak selalu terjadi melalui pertemuan secara langsung.
Hubungan romantis dapat berlangsung melalui WhatsApp, media sosial, panggilan video, maupun platform digital lainnya.
Chat mesra, pertukaran foto pribadi, panggilan video secara diam-diam, hingga hubungan emosional dengan laki-laki lain dapat menjadi bagian dari fakta yang dipersoalkan dalam rumah tangga.
Namun, sekali lagi, keberadaan percakapan digital tidak otomatis menentukan status nusyuz.
Yang menjadi persoalan adalah apa isi komunikasi tersebut, bagaimana hubungan itu berlangsung, apakah ada unsur pengkhianatan terhadap perkawinan, serta bagaimana fakta tersebut dibuktikan dalam persidangan.
Suami Tetap Harus Membuktikan Dalilnya
Seorang suami yang mendalilkan istrinya nusyuz tidak cukup hanya mengatakan bahwa istrinya telah berbuat demikian.
Ia harus mengajukan fakta dan bukti yang relevan dalam proses persidangan.
Begitu pula, istri mempunyai hak untuk memberikan penjelasan, mengajukan bantahan, dan menyampaikan bukti apabila tidak sependapat dengan dalil suami.
Pada akhirnya, hakim yang akan menentukan berdasarkan fakta persidangan.
Nafkah Anak Tidak Otomatis Gugur
Ada satu hal yang tidak boleh disamakan.
Nafkah untuk mantan istri berbeda dengan nafkah untuk anak.
Jika seorang ibu terbukti nusyuz, hal tersebut tidak berarti kewajiban ayah memberikan nafkah kepada anak otomatis hilang.
Kepentingan anak mempunyai kedudukan tersendiri dan harus dipertimbangkan berdasarkan kebutuhan anak serta kemampuan orang tua sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Jadi, Apakah Istri Nusyuz Tidak Mendapat Nafkah Setelah Cerai?
Secara garis besar, istri yang terbukti nusyuz dapat kehilangan hak atas nafkah idah, sebagaimana pengecualian yang disebut dalam Pasal 152 KHI.
Sementara untuk mut’ah, penerapannya harus dilihat dari jenis perkara, ketentuan yang berlaku, serta pertimbangan hakim. SEMA No. 3 Tahun 2018 secara khusus memberikan pedoman bahwa dalam perkara cerai gugat, mut’ah dan nafkah idah dapat diberikan sepanjang istri tidak terbukti nusyuz.
Karena itu, persoalan ini tidak cukup dilihat dari siapa yang mengajukan cerai atau siapa yang merasa paling dirugikan.
Kunci utamanya adalah pembuktian.
Jika dalam persidangan seorang istri terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi kualifikasi nusyuz, konsekuensi terhadap hak-hak pascacerai dapat muncul, termasuk terhadap nafkah idah dan pemberian mut’ah sesuai konteks perkara dan pertimbangan hakim.
Pada akhirnya, perceraian bukan hanya tentang berakhirnya hubungan suami istri. Ada pula persoalan hak, kewajiban, pembuktian, dan keadilan yang harus diselesaikan melalui mekanisme hukum.
Nusyuz bukan sekadar label. Ia harus dibuktikan, dinilai, dan diputuskan berdasarkan fakta persidangan.***
