Hukum  

Mangkir Lagi! Budi Karya Absen Panggilan KPK untuk Ketiga Kalinya, Terancam Dijemput Paksa?

Mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. (Foto: Istimewa)

JAKARTA – Mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi kembali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

Ini merupakan pemanggilan ketiga yang tidak dihadiri Budi Karya. Melalui surat yang dikirimkan ke KPK, ia menyampaikan alasan sakit.

“Saksi BKS dalam perkara DJKA hari ini konfirmasi tidak bisa hadir karena sakit,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Senin (2/3/2026).

KPK: Pemeriksaan Penting untuk Bongkar Peran di Level Top Management

KPK menegaskan pemeriksaan terhadap Budi Karya sangat penting, mengingat posisinya saat itu sebagai Menteri Perhubungan sekaligus pelaksana anggaran proyek jalur kereta api yang kini terindikasi korupsi.

Juru Bicara KPK menyebut penyidik tengah mengatur ulang jadwal pemeriksaan agar yang bersangkutan dapat segera hadir memenuhi panggilan hukum.

Sebelumnya, Budi Karya juga absen pada jadwal pemeriksaan 18 Februari dengan alasan agenda lain yang telah terjadwal lebih dulu, serta kembali tidak hadir pada 25 Februari.

Saat disinggung soal kemungkinan pemanggilan paksa, KPK menyerahkan sepenuhnya pada kebutuhan dan pertimbangan penyidik.

“Apakah nanti akan dilakukan penjadwalan ulang atau ada langkah pemanggilan berikutnya, itu kewenangannya di penyidik,” tegas jubir KPK.

Potensi Tersangka? KPK Tegaskan Tak Permisif

Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, membantah anggapan bahwa lembaganya bersikap lunak terhadap Budi Karya.

“Tidak permisif sebetulnya,” kata Asep.

Ia menjelaskan, posisi Budi Karya berada di level manajemen puncak, sehingga keterkaitannya harus dianalisis secara komprehensif dari seluruh klaster perkara yang tersebar di berbagai daerah.

Skandal Proyek Kereta Api dari Jawa hingga Sumatera

Kasus dugaan korupsi DJKA ini berkembang luas. Berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah (kini BTP Kelas I Semarang), perkara ini menjalar ke berbagai proyek:

  • Ruas Solo Balapan–Kadipiro
  • Solo–Yogyakarta
  • Cianjur–Lampegan
  • Medan dan Sumatera Barat
  • Jawa Timur
  • Proyek Trans Sulawesi

Hingga November 2024, KPK telah menetapkan 14 tersangka serta dua korporasi dalam kasus ini.

Salah satu nama besar yang terseret adalah Bupati Pati, Sudewo, yang diduga menerima bagian suap sebesar Rp 18,39 miliar saat menjabat anggota Komisi V DPR periode 2019–2024.

Meski Sudewo telah mengembalikan uang suap, KPK menegaskan pengembalian tersebut tidak menghapus tindak pidana sesuai Pasal 4 UU Tipikor.

Konstruksi Perkara Masih Dikembangkan

Menurut KPK, setiap ruas proyek memiliki konstruksi perkara dan fakta perbuatan masing-masing. Penyidik sengaja membangun pembuktian secara bertahap agar tidak terjadi penetapan tersangka berulang atas satu orang untuk klaster yang berbeda.

KPK memastikan proses hukum akan terus berjalan hingga seluruh fakta terungkap.

Kini publik menanti, akankah Budi Karya akhirnya memenuhi panggilan penyidik, atau justru KPK mengambil langkah tegas berikutnya? (*)

Tinggalkan Komentar

Eksplorasi konten lain dari syiarislam.com

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca