YOGYAKARTA – Dukungan masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam membantu klien pemasyarakatan kembali menjalani kehidupan sosial. Untuk memperkuat peran tersebut, Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Yogyakarta mendorong pembentukan Kelompok Layanan Bimbingan Integrasi (KELAYANBINTER) Desa Reintegrasi Sosial.
Program ini diharapkan menjadi ruang kolaborasi antara Bapas, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam mendukung proses pembimbingan serta reintegrasi sosial klien pemasyarakatan.
Gagasan tersebut dibahas dalam kegiatan sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD) mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, keadilan restoratif, dan pembentukan Desa Reintegrasi Sosial di Hotel Morazen Airport Yogyakarta, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan tersebut mempertemukan berbagai unsur, mulai dari jajaran pemasyarakatan, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, hingga perwakilan masyarakat. Forum ini menjadi sarana untuk memperkuat pemahaman bersama mengenai perubahan kebijakan pemidanaan dalam KUHP baru sekaligus membangun koordinasi dalam pelaksanaan layanan bimbingan integrasi.
Kepala Bapas Kelas I Yogyakarta, Galih Rakasiwi, mengatakan pemahaman terhadap perubahan kebijakan hukum dan pembagian peran antarlembaga menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan tugas pemasyarakatan.
“Dalam forum tersebut, peserta diharapkan memahami perubahan kebijakan pemidanaan dalam KUHP baru sekaligus mengetahui peran masing-masing instansi dalam mendukung layanan bimbingan integrasi,” kata Galih.
Sejumlah pemangku kepentingan hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Daerah Istimewa Yogyakarta, Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Supandriyo, dan Kepala Kejaksaan Negeri Kulon Progo Putri Wulandari.
Hadir pula Kanitreskrim Polres Kulon Progo Piping Dwi Nuryadin, perwakilan DPMKPPKB Kabupaten Kulon Progo, Disperinkop-UKM Kulon Progo, PKBM Manut Wargo, para panewu atau camat se-Kabupaten Kulon Progo, perwakilan lurah, serta Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas I Yogyakarta.
Melalui pembentukan KELAYANBINTER Desa Reintegrasi Sosial, Bapas berharap proses pendampingan klien pemasyarakatan mendapat dukungan lebih luas. Peran pembimbingan tidak hanya bertumpu pada petugas, tetapi juga melibatkan lingkungan masyarakat sebagai tempat klien kembali menjalani kehidupan.
Dukungan tersebut diharapkan membantu klien beradaptasi, mengembangkan kemampuan diri, dan memperoleh kesempatan untuk kembali berkontribusi secara positif di tengah masyarakat.
Keterlibatan masyarakat juga diharapkan dapat mengurangi hambatan sosial yang dihadapi klien selama proses reintegrasi. Dengan lingkungan yang lebih terbuka dan mendukung, kesempatan untuk membangun kehidupan yang produktif setelah menjalani proses pemasyarakatan dapat semakin besar.
Galih menegaskan, Bapas Kelas I Yogyakarta akan terus memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mendukung implementasi KUHP baru, penerapan keadilan restoratif, dan pengembangan program reintegrasi sosial.
“Upaya ini diarahkan untuk membangun sistem pemasyarakatan yang lebih humanis dan berkeadilan, dengan mengedepankan pemulihan serta kesempatan bagi klien untuk kembali menjadi bagian dari masyarakat,” pungkas Galih. (*)






