JAKARTA – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Komunikasi dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan program bisnis. Program tersebut lahir dari kepedulian Presiden Prabowo Subianto terhadap kondisi masyarakat, khususnya kelompok miskin.
Gagasan program ini berawal dari pengalaman pribadi Prabowo pada 2012 ketika melihat langsung kondisi warga di kawasan Cilincing. Saat itu, ia menyaksikan warga mengais sisa makanan dari buruh pabrik untuk dibawa pulang dan dimakan kembali bersama keluarga.
“Pak Prabowo waktu itu sangat marah melihat kondisi tersebut. Dari situlah muncul tekad beliau, jika suatu saat mendapat amanah menjadi presiden, ingin memastikan masyarakat terutama anak-anak mendapatkan makanan yang layak,” ujar Nanik dalam keterangannya, Minggu (8/3/2026).
Nanik menjelaskan sejak awal MBG dirancang sebagai bentuk investasi sosial dan kemanusiaan. Pada tahap awal pelaksanaan, pemerintah membuka peluang kemitraan bagi lembaga yang ingin terlibat dalam penyediaan layanan dapur MBG.
Prioritas kemitraan diberikan kepada yayasan yang bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan keagamaan. Kebijakan tersebut dimaksudkan agar lembaga-lembaga sosial yang selama ini membantu masyarakat juga mendapat dukungan untuk memperbaiki fasilitas mereka.
“Di awal, mau tidak mau, mitra itu dalam bentuk CV atau PT, tetapi harus dalam bentuk yayasan dengan syarat yayasan pendidikan, sosial, atau keagamaan,” jelas Nanik. Ia menambahkan insentif dari program tersebut diharapkan dapat membantu yayasan memperbaiki fasilitas seperti sekolah maupun pondok.
Namun dalam perkembangannya, BGN menemukan adanya pihak-pihak yang memanfaatkan peluang tersebut dengan mendirikan yayasan hanya untuk mengelola dapur MBG. Bahkan, terdapat pihak yang mengoperasikan lebih dari satu dapur sekaligus dengan orientasi bisnis.
“Di awal masih banyak yayasan yang benar-benar murni. Tetapi ketika target program semakin tinggi, muncul yang kami sebut ‘ternak yayasan’, di mana satu orang memiliki lebih dari satu dapur,” ungkap Nanik.
Ia menilai kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kecemburuan sekaligus menyimpang dari semangat awal program. Dalam sejumlah kasus, pengelolaan dapur dinilai lebih berorientasi pada keuntungan sehingga fasilitas dan standar operasional kurang diperhatikan.
“Yang muncul adalah pengusaha berkedok yayasan karena orientasinya bisnis. Akibatnya fasilitas dapur tidak diperhatikan dan peralatan yang rusak pun enggan diganti karena hitung-hitungan bisnis,” kata dia.
Mitra akan Dievaluasi
BGN menegaskan akan terus melakukan evaluasi terhadap seluruh mitra penyelenggara program MBG. Menurut Nanik, kontrak kerja sama dengan mitra pada dasarnya hanya berlaku satu tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi.
“Mereka hanya kontrak satu tahun yang bisa diperpanjang. Sewaktu-waktu kerja sama bisa dihentikan jika tidak sesuai dengan semangat program,” tegasnya.
BGN juga menegaskan akan mengembalikan pelaksanaan program MBG ke tujuan awal sebagai program kemanusiaan dan investasi sosial. Evaluasi akan dilakukan secara berkala untuk memastikan program berjalan sesuai prinsip tersebut.
“Kalau ada yang hanya berpikir soal keuntungan, tentu akan kami evaluasi terus. Program MBG harus kembali ke khitahnya sebagai program kemanusiaan,” ujar Nanik.
Di sisi lain, Nanik juga mengingatkan para Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar menjalankan program sesuai pedoman teknis yang telah ditetapkan. Ia menegaskan seluruh pelaksana di lapangan harus bekerja sesuai aturan dan standar operasional yang berlaku.
“Tapi kalian sebagai kepala SPPG berjalanlah di koridor yang benar. Jalankan juknis dan SOP yang sudah ditetapkan,” pungkasnya. ***
Respon (1)