JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Imas Aan Ubudiyah, menyoroti kemacetan parah yang terjadi di sejumlah titik vital jalur mudik. Ia menilai kondisi tersebut sangat merugikan para pemudik, baik dari sisi waktu, biaya, maupun keselamatan perjalanan.
Ia lantas menagih komitmen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor karya dalam memastikan kenyamanan dan keselamatan masyarakat selama arus mudik Lebaran 2026. “BUMN karya harus hadir sebagai solusi, bukan justru menjadi bagian dari persoalan,” tegas Imas di Jakarta, Selasa (17/3/2026).
Komitmen untuk menghadirkan infrastruktur yang layak dan nyaman harus benar-benar diwujudkan. Apalagi saat ini adalah momentum mudik yang sangat krusial bagi masyarakat.
Selain kemacetan, Imas juga menyoroti masih adanya kondisi jalan rusak dan pekerjaan proyek yang belum sepenuhnya rampung di beberapa titik jalur mudik. Hal ini dinilainya berpotensi membahayakan pengguna jalan.
“Ini tidak bisa dianggap sepele. Jalan berlubang, perbaikan yang belum selesai, serta minimnya penerangan di beberapa ruas menjadi ancaman nyata bagi keselamatan pemudik,” ujarnya.
Legislator PKB itu pun mendesak BUMN karya untuk segera melakukan langkah cepat dan konkret, termasuk percepatan perbaikan jalan, optimalisasi manajemen lalu lintas di titik rawan macet, serta peningkatan fasilitas pendukung seperti rest area dan penerangan jalan.
Imas juga meminta adanya koordinasi intensif antara BUMN karya dengan Kementerian Perhubungan, Kepolisian, dan pemerintah daerah agar penanganan arus mudik berjalan terpadu dan responsif.
Ia sangat menekankan agar masyarakat jangan sampai menjadi korban dari lemahnya koordinasi dan lambannya respons. Seban, mudik adalah momen kebahagiaan, jadi negara harus memastikan perjalanan masyarakat aman dan nyaman.
Imas juga menekankan pentingnya kesiapan seluruh pihak dalam menghadapi puncak arus mudik yang diprediksi masih akan meningkat dalam beberapa hari ke depan. “BUMN karya harus siaga penuh. Jika diperlukan, lakukan rekayasa lalu lintas tambahan, percepatan perbaikan darurat, hingga penambahan petugas di lapangan,” pungkasnya. **
