JAKARTA, syiarislam.com – Sejumlah fraksi partai politik di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menginginkan proses pengisian jabatan Wakil Presiden RI yang kosong setelah pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka berlangsung kondusif dan cepat. Kekosongan jabatan tersebut tidak boleh berlangsung terlalu lama meskipun konstitusi memberikan tenggat waktu hingga 60 hari.
Ketua Fraksi Partai Gerindra MPR, Habiburokhman mengatakan partai-partai politik mengharapkan proses pengisian jabatan berjalan lancar tanpa menimbulkan kegaduhan. Ia menilai keberadaan wakil presiden tetap dibutuhkan untuk membantu Presiden Prabowo Subianto menjalankan tugas pemerintahan.
“Walaupun tenggat waktunya 60 hari, tetapi sebetulnya tidak boleh terlalu lama karena Pak Prabowo kemarin cerita fakta konstitusionalnya ya, jabatan wakil presiden bukan sekadar ban serep,” kata Habiburokhman di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Habiburokhman menjelaskan, selama ini Prabowo berbagi tugas dengan Gibran ketika masih menjabat sebagai wakil presiden. Salah satu bentuk pembagian tugas tersebut terlihat dari kegiatan kunjungan kerja Gibran ke sejumlah daerah.
“Ini kalau kosong, nanti tidak ada yang melakukan hal tersebut, sementara Pak Prabowo agenda internasionalnya banyak, kemudian agenda-agenda besar pada level nasional juga banyak sekali,” ujarnya.
Ia menambahkan, meskipun sejumlah fraksi menginginkan pengisian jabatan wakil presiden segera dilakukan, jadwal pelantikan tetap harus menyesuaikan agenda Presiden Prabowo. Hal itu karena sidang paripurna MPR untuk melantik wakil presiden definitif juga memerlukan kehadiran Presiden.
“Kalau tidak salah Pak Prabowo akan ke APEC, lalu ke China, segala macam itu, mungkin perlu disesuaikan,” kata Ketua Komisi III DPR tersebut.
Dengan demikian, proses pengisian jabatan wakil presiden diharapkan dapat berlangsung tanpa berlarut-larut, sekaligus mempertimbangkan agenda kenegaraan Presiden. Habiburokhman menyampaikan harapan agar tahapan pemilihan hingga pelantikan berjalan kondusif.






