Bahlil Terseret Skandal Penyadapan Prabowo, Ada Isu Pertemuan 3 Jam Sebelum Penangkapan Jenderal! Ancam Somasi

Bahlil angkat bicara setelah namanya dikaitkan dengan kasus penyadapan Presiden Prabowo. Ada isu pertemuan tiga jam sebelum penangkapan. (Foto: Dokumentasi DPD Golkar Maluku)

SYIARISLAM.COM, AMBON – Skandal dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto memasuki babak yang semakin panas. Nama Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia ikut terseret dalam pusaran spekulasi politik setelah muncul informasi mengenai pertemuan seorang ketua umum partai dengan sejumlah jenderal, hanya tiga jam sebelum mereka ditangkap.

Bahlil langsung bereaksi keras. Dia membantah tuduhan yang mengarah kepadanya dan mengeluarkan peringatan terbuka kepada pihak-pihak yang mencatut namanya: buktikan tuduhannya atau bersiap menghadapi somasi.

Pernyataan keras itu disampaikan Bahlil saat menghadiri pelantikan DPD Partai Golkar Maluku, Sabtu (7/11/2026). Di hadapan ratusan kader Golkar, dia mengaku terkejut setelah mengetahui spekulasi mengenai pertemuan tersebut justru mengarah kepada dirinya.

Awalnya, Bahlil mengaku tidak terlalu memedulikan informasi yang beredar. Sebab, identitas ketua umum partai yang disebut bertemu dengan para jenderal tidak dijelaskan secara spesifik.

Namun, setelah mengetahui namanya ikut disebut, Bahlil mempertanyakan asal-usul tuduhan tersebut.

“Tiba-tiba ada satu cerita ngarang dari mana saya tidak tahu. Yang mengatakan bahwa tiga jam sebelum para jenderal itu ditangkap, katanya ada ketua umum partai rapat dengan mereka,” kata Bahlil.

“Awal-awalnya saya tidak terlalu ngeh karena ketua partai kan banyak. Tapi begitu saya bangun tadi pagi dari pesawat, lihat kok ini sudah menuduhnya ke saya. Saya bilang apa maksudnya ini ya,” lanjutnya.

Bahlil tidak ingin namanya terus dikaitkan dengan perkara yang kini menjadi perhatian publik tersebut. Dia meminta pihak yang menyebarkan informasi segera melakukan klarifikasi sekaligus menunjukkan bukti.

Bahkan, dia secara terbuka menantang pihak yang menuduhnya untuk membawa persoalan itu ke ranah pembuktian hukum.

“Kalau memang itu dinyatakan bahwa diduga saya, buktikan. Kalau tidak, saya akan somasi,” tegas Bahlil.

Bukan Hanya Prabowo, Bahlil Mengaku Ikut Disadap

Di tengah bantahannya, Bahlil justru mengungkap pernyataan lain yang tidak kalah mengejutkan. Dia mengaku dirinya juga menjadi salah satu pihak yang diduga menjadi korban penyadapan.

“Kepala negara disadap, tidak hanya kepala negara disadap, saya pun disadap soalnya,” ujarnya.

Pernyataan itu disampaikan ketika Bahlil menegaskan dukungan Partai Golkar terhadap aparat penegak hukum untuk membongkar kasus dugaan penyadapan tersebut.

Menurut dia, penyadapan terhadap kepala negara bukan persoalan sederhana. Jika tidak diusut secara menyeluruh, perkara itu berpotensi menimbulkan dampak sistemik dan mengganggu kehidupan demokrasi.

“Kita Partai Golkar mendukung secara penuh aparat penegak hukum dalam menuntaskan persoalan-persoalan yang terjadi terkait dengan penyadapan,” kata Bahlil.

Dia juga mengingatkan bahwa kebebasan dalam negara demokrasi tidak boleh dijadikan alasan untuk menyebarkan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

“Wah, saya bilang ini bisa berdampak sistemik, masif dan terstruktur. Bapak-Ibu semua bayangkan dalam kondisi seperti ini, kita ini negara demokrasi. Tetapi masih ada pihak-pihak yang memanfaatkan ruang demokrasinya itu dengan kebablasan,” ujarnya.

Skandal Penyadapan Prabowo dan Spekulasi Politik

Dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto menjadi perhatian setelah muncul informasi mengenai keterlibatan sejumlah jenderal dan pihak lain dalam perkara tersebut. Nama mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga ikut menjadi sorotan dalam pusaran isu yang berkembang.

Munculnya spekulasi mengenai pertemuan seorang ketua umum partai politik dengan sejumlah jenderal sebelum penangkapan semakin memperlebar dimensi politik kasus ini.

Namun, informasi mengenai pertemuan tersebut, termasuk tuduhan yang mengarah kepada Bahlil, masih harus dibuktikan. Bahlil sendiri telah membantah keterlibatannya dan mengancam menempuh langkah hukum terhadap pihak yang menyebarkan tuduhan tanpa bukti.

Kini, publik menunggu dua hal: sejauh mana aparat penegak hukum mampu mengungkap perkara dugaan penyadapan Presiden Prabowo dan siapa sebenarnya pihak-pihak yang berada di balik praktik tersebut.

Satu hal yang ditegaskan Bahlil: jangan menyeret namanya jika tidak mampu membuktikan tuduhan. (*)

Tinggalkan Komentar

Eksplorasi konten lain dari syiarislam.com

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca