SYIARISLAM.COM, SLEMAN – Pemenuhan hak dan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) menjadi perhatian dalam audit Standar Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak (LPKRA) Tahun 2026 di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Yogyakarta.
Audit yang dilaksanakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) RI pada Rabu (11/11/2026) tersebut bertujuan memastikan pelayanan dan pembimbingan terhadap anak telah memenuhi standar perlindungan khusus ramah anak.
Pemeriksaan tidak hanya menyasar kelengkapan administrasi, tetapi juga kesiapan fasilitas dan lingkungan yang mendukung pemenuhan hak anak selama menjalani proses pembimbingan di Bapas.
Tim auditor mengawali kegiatan dengan memeriksa dokumen administrasi di Kantor Bapas Kelas I Yogyakarta. Selanjutnya, dilakukan peninjauan langsung terhadap sejumlah fasilitas, mulai dari ruang pelayanan terpadu, ruang asesmen dan konseling klien anak, ruang tunggu ramah anak, hingga fasilitas pendukung aksesibilitas.
Kegiatan tersebut melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, di antaranya Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Sleman, dr. Novita Krisnaeni, M.P.H., serta perwakilan DP3AP2 DIY.
Dari jajaran pemasyarakatan hadir Kasubdit Administrasi Pembimbingan Kemasyarakatan Ditjenpas, Atiek Meikhurniawati, A.Md.I.P., S.Sos., M.Si., para Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Ahli Madya Kanwil Ditjenpas DIY, serta Kepala Bapas Kelas I Yogyakarta, Galih Rakasiwi bersama Tim LPKRA.
Peninjauan kemudian berlanjut ke Griya Abhipraya Purbonegoro, satuan kerja di bawah Bapas Kelas I Yogyakarta. Kunjungan tersebut turut dihadiri Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas DIY, Muhammad Ali Syeh Banna.
Di Griya Abhipraya, tim auditor melihat secara langsung fasilitas pembimbingan, ruang pelatihan kemandirian, serta program pemberdayaan yang dijalankan bersama Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (Pokmas Lipas).
Aspek yang menjadi perhatian adalah dukungan lingkungan dan program pembimbingan dalam membantu klien anak menjalani proses reintegrasi sosial. Melalui fasilitas dan kegiatan pemberdayaan tersebut, anak diharapkan memperoleh dukungan untuk kembali beradaptasi dan berperan di tengah masyarakat.
Kepala Bapas Kelas I Yogyakarta, Galih Rakasiwi, mengatakan proses audit dan pendalaman instrumen di kedua lokasi berlangsung tertib dan lancar. Menurut dia, kegiatan tersebut juga mencerminkan pentingnya sinergi lintas instansi dalam memperkuat pelayanan yang berperspektif ramah anak.
“Secara keseluruhan, proses audit dan pendalaman instrumen di kedua lokasi tersebut berjalan dengan tertib, lancar, dan mengedepankan sinergi lintas instansi,” kata Galih.
Rangkaian audit ditutup dengan exit meeting. Dalam pertemuan tersebut, tim auditor KemenPPPA RI menyampaikan sejumlah catatan evaluasi dan rekomendasi untuk memperkuat standar pelayanan dan perlindungan anak di lingkungan Bapas.
Galih menegaskan, seluruh rekomendasi tersebut akan menjadi bahan tindak lanjut bagi Bapas Kelas I Yogyakarta dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada klien anak.
“Kami akan segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan dan terus berkoordinasi dengan instansi terkait guna mewujudkan layanan pemasyarakatan yang benar-benar berperspektif ramah anak di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta,” pungkas Galih.
Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat peran Bapas dalam memberikan pendampingan dan pembimbingan yang tidak hanya berorientasi pada proses hukum, tetapi juga memperhatikan hak, kepentingan, serta masa depan anak. (*)






