JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) menemukan sekitar 6 juta data penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diduga tidak akurat atau terduplikasi. Pemerintah kini melakukan sinkronisasi data lintas kementerian agar penyaluran program unggulan tersebut tepat sasaran.
Temuan itu disampaikan Kepala BGN Sudaryono usai mengikuti rapat koordinasi terbatas (Rakortas) tingkat menteri mengenai penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Kamis (6/8/2026).
“Kalau tidak sekitar enam juta, kita sisir itu,” kata Sudaryono.
Menurut Sudaryono, salah satu persoalan utama dalam pelaksanaan MBG adalah masih ditemukannya data ganda penerima manfaat. Sebagai contoh, terdapat siswa SMP atau MTs yang tercatat sebagai penerima manfaat di dua basis data berbeda, yakni milik Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Karena itu, pemerintah melakukan pemadanan data lintas kementerian dan lembaga agar setiap penerima manfaat hanya tercatat satu kali.
“Kami saling menyinkronkan data sehingga benar-benar tidak ada identitas ganda. Jangan sampai ada penerima yang terdata dua kali,” ujarnya.
Selain melakukan pembenahan data, BGN juga mempercepat perluasan layanan MBG melalui pengoperasian 1.700 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah siap beroperasi di wilayah dengan angka stunting tinggi dan sangat tinggi.
Menurut Sudaryono, dapur-dapur gizi tersebut akan difokuskan untuk melayani kelompok prioritas atau kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
“Dari hasil pemadanan data, ada sekitar 1.700 dapur yang sudah siap dan tinggal dioperasikan. Lokasinya berada di daerah dengan tingkat stunting tinggi dan sangat tinggi,” katanya.
Sudaryono mengakui tata kelola Program Makan Bergizi Gratis masih terus disempurnakan. Karena itu, BGN membuka ruang seluas-luasnya bagi berbagai pihak untuk memberikan masukan, mulai dari akademisi, ahli gizi, hingga pelaku industri pangan.
Ia mengatakan evaluasi tidak hanya menyangkut akurasi data penerima, tetapi juga kualitas menu, sanitasi, keamanan pangan, hingga sistem distribusi makanan.
“Masukan terkait tata kelola, menu, sanitasi, keamanan pangan, semuanya kami dengarkan agar program ini semakin baik,” ujarnya.
Ke depan, BGN juga akan rutin menggelar forum diskusi bersama ahli gizi, chef profesional, pelaku katering, hingga pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Program MBG.
“Saya membuka diri menerima masukan dari siapa pun yang memiliki kompetensi agar perbaikan yang kami lakukan benar-benar berdampak terhadap kualitas program,” kata Sudaryono.
Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah sengaja mengundang para ahli gizi untuk memberikan evaluasi langsung terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Menurut Budi, seluruh masukan tersebut akan menjadi bahan penyempurnaan agar program nasional itu semakin efektif, aman, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
“Kami mengundang para ahli gizi, termasuk yang selama ini memberikan masukan. Semua kritik dan saran kami dengarkan karena tujuannya sama, yakni memperbaiki pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis,” ujar Budi. (*)
